SIAPA YANG MAU PROYEK?

SIAPA YANG BANYAK MENYERAP ANGGARAN KITA?
MENGUKUR RANGE ABSORBSI
[Kiita....]



Menurut berita, anggaran DIPA 2010 mencapai 1.047,7 triliun atau 17.5% dari PDB. Data dari Media Indonesia (Rabu, 6 Januari 2010) tertulis DIPA sektoral, instansi, pusat, daerah, dan kementrian sejumlah 13.770 senilai Rp295.06 T; DIPA dekonsentrasi untuk provinsi sebanyak 2.066, senilai Rp26.86 T; DIPA tugas perbantuan untuk provinsi, kabupaten, kota sebanyak 2.859 senilai Rp6.81 T; DIPA dana transfer ke daerah sebanyak 235.01 T yang terdiri dari DIPA dana alokasi umum (DAU) untuk 33 provinsi dan 490 kabupaten/kota senilai Rp203.5 T, DIPA otonomi khusus untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat senilai Rp10.41 T, dan DIPA untuk dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp21.1 T.



Menurut kementrian yang menerima DIPA, Depdiknas mendapat Rp55.2 T, Dephan Rp42.3 T, Departemen PU Rp34.8 T, Depag Rp27.2 T, Polri Rp27.2 T, Depkes Rp21.4 T, dan Dephub Rp15.8 T.



Uang sebesar ini akan diserap oleh departemen, lembaga, pemerintah propinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten untuk dua hal yaitu: biaya rutin dan biaya proyek. Biaya rutin merupakan biaya reguler seperti gaji pegawai, biaya pemeliharaan, biaya swakelola, dan lain-lain.



BERAPA YA KIRA-KIRA ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN DI DAERAH

DIPA untuk DAU, misalnya, sebesar Rp203.5 T dibagi dengan jumlah kota/kabupaten--sebanyak 490 kabupaten/kota, maka rata-rata per kota/kabupaten menerima DAU sebesar Rp400-an miliar per kabupaten/kota. Bila ditambah dengan komponen-komponen PAD lain, kira-kira menjadi Rp600-an miliar. Jika penyerapan anggaran sebesar Rp600 miliar tersebut, memiliki komposisi 60% untuk anggaran rutin (gaji pegawai, anggaran pemeliharaan, dan pekerjaan swakelola) dan 40% untuk anggaran pembangunan. Dari komposisi ini, maka anggaran yang kemungkinan terserap oleh kelompok sasaran (sebut perusahaan), dapat dianalisis. Asumsi Keppres 80/2003 memiliki kebijakan memihak pasar dalam negeri, pengembangan perusahaan kecil, dan koperasi.

Kelompok sasaran dibagi menjadi Jawa dan Luar Jawa. Kelompok sasaran Jawa, rata-rata Kota/Kabupaten memiliki Perusahaan Non-Kecil (PNK) >10 ada 1 perusahaan, PNK 5 - 10 M ada 10 perusahaan, PNK 1 - 5 ada 15 Perusahaan Kecil (PK) ada 200. Sedangkan kelompok sasaran Luar Jawa, rata-rata Kota/Kabupaten memiliki komposisi PNK > 10 M tidak ada, PNK 5 - 10 M ada 5, PNK 1 - 5 M ada 10, PK ada 100. Maka dari komposisi ini akan dihasilkan probabilitas penyerapan terhadap anggaran adalah sebagai berikut:

Diketahui:
Anggaran Pembangunan = 40% x Rp600 M = Rp240 M

Kelompok Sasar Jawa dan Probabilitas (P):
PNK > 10 M = Daya Serap Maks = 8, ada 1, P = Rp240M/(8x1) = 30 M
PNK 5 - 10 M = Daya Serap Maks = 8, ada 10, P = Rp240M/(8x10) = 3 M
PNK 1 - 5 M = Daya Serap Maks = 8, ada 15, P = Rp240M/(8x15) = 2 M
PK < 500 J = Daya Serap maks =6, ada 200, p =Rp240M/(6x200) = 0.2 M

Kelompok Sasar Luar Jawa dan Probabilitas (P):
Daya Serap Maks = 8, ada 0, P = Rp240/(8x0) = 0 M
PNK 5 - 10 M = Daya Serap Maks = 8, ada 5, P = Rp240M/(8x5) = 6 M
PNK 1 - 5 M = Daya Serap Maks = 8, ada 10, P = Rp240M/(8x10) = 3 M
PNK < 500 J =Daya Serap Maks =6, ada 100, p =Rp240M/(6x100) = 0.4 M.


Melihat analisis di atas, terlihat bahwa peluang (P) yang paling besar menyerap anggaran adalah perusahaan besar (PNK). Semakin besar perusahaan, semakin komplit legalitasnya, administrasi, kualifikasi, teknis, dan kemampuan keuangan akhirnya semakin besar pula perusahaan tersebut memiliki peluang mendapatkan jatah anggaran. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kelengkapan, adalah perusahaan-perusahaan yang berada di kota-kota besar dan rata-rata berada di Pulau Jawa. Sehingga, penyerapan yang paling besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang lebih dekat dengan sumber-sumber.

Dengan kata lain, anggaran DIPA sebesar 1.047.7 T pun, akan diserap oleh perusahaan-perusahaan raksasa, sementara perusahaan-perusahaan kecil dan koperasi hanya menjadi penonton di daerah masing-masing.

Demikian tulisan ini dibuat, hanya sekedar untuk mencoba memperkirakan siapa yang mampu menyerap anggaran sebesar itu.