conceptnova

Helping you to bring your concepts and ideas to life.

PENERANGAN JALAN PERLU PAYUNG HUKUM

MASALAH PJU DI INDONESIA

by:
Parijono Atmowirejo



Pendahuluan

Hampir sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia ini yang jumlahnya kurang lebih 440-an Kota dan Kabupaten--yang bahkan dalam waktu ke depan akan bertambah lagi, tergantung daerah pemekaran--rata-rata menghadapi permasalahan yang rumit dalam menangani Penerangan Jalan Umum. Permasalahan-permasalahan tersebut sesuai intensitasnya adalah antara lain 1. Terkurasnya Pajak Penerimaan dari PPJ hanya untuk membayar Rekening Penerangan Jalan (RPJ), 2. Pemerintah Daerah tidak atau belum memiliki data inventarisasi PJU yang "easy up-date" (mudah diperbaharui) dan "link-match update" (memiliki hubungsambung antara data lapangan dengan data administrasi dan PLN), 3. Perawatan tanpa anggaran yang memadai, 4. Pertumbuhan lampu swadaya akibat penduduk bertambah, 5. Penataan lampu ala kadarnya dan distribusi lampu yang belum merata, dan 6. Payung hukum investasi efisiensi PJU yang belum pasti.

Bila dikategorikan masalah yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah di atas terbagi menjadi:
1. Masalah Biaya Energi yang Boros
2. Masalah Pengelolaan Data (Database) dan Administrasi
3. Pengontrolan Pertumbuhan PJU dan Pemeliharaan
4. Masalah Ketidakpastian Payung Hukum PJU


Keempat masalah di atas memiliki saling keterkaitan satu sama lain tergantung dari intensitas masalah yang dihadapi oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Terkadang masalah nomor 1 lebih dominan di suatu daerah tertentu, di daerah lain memiliki masalah nomor 2 dan seterusnya, bahkan ada daerah yang memiliki kompleksitas ke-4 masalah bersama-sama sehingga sudah mengakar dan sulit diurai selama bertahun-tahun.



Pengertian

Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam bahasa Inggrisnya Street Lighting atau Road Lighting adalah suatu sumber cahaya yang dipasang pada samping jalan, yang dinyalakan pada setiap malam. Penyalaannya dapat dilakukan secara otomatis dengan photocell yang aktif apabila matahari sudah berkurang cahayanya, sore, atau cuaca gelap. PJU terkadang dipasang tiang tersendiri atau menempel pada tiang listrik (Wikipedia). Dalam perkembangannya, penyalaan PJU dapat dilakukan dengan Timer (Timeswitch). Arti lain, PJU merupakan seperangkat aparatus yang terdiri dari kombinasi material mekanik dan listrik sehingga mampu memancarkan cahaya guna menerangi jalan pada waktu malam. Dilihat dari proses tata urutan pembangunannya, PJU adalah perencanaan, pelaksanaan pemasangan, dan pemeliharaan PJU yang dilakukan dengan tahap demi tahap yang mengacu pada standar dan prosedur yang disepakati antara penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa. Bila pengguna barang/jasa swasta, maka tahap-tahap yang biasa dilakukan lebih singkat dan sederhana daripada yang dilakukan antara pemerintah--sebagai pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa.

Tulisan ini akan memfokuskan proses pembangunan PJU yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pertama yaitu proses pembangunan PJU yang dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pemasangan, pemeliharaan, dan pengelolaan energi dan dilakukan dengan menggunakan anggaran sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD. Kedua, bagaimanakah bila pembangunan PJU menggunakan cara lain?


TAHAP PERENCANAAN PJU

Tahap Perencanaan adalah tahap mengetahui layout atau peta PJU eksisting seluruh Kota atau Kabupaten sebelum dianalisis lebih lanjut. Tema perencanaan PJU adalah antara lain: Survey dan Pemetaan PJU Eksisting, Studi Komparasi, Uji Petik PJU, Masterplan PJU, Detail Engineering Design PJU, dan Perencanaan Rehabilitasi, Optimalisasi, Revitalisasi, Rekondisi, dan Efisiensi PJU. Standar seleksi pekerjaan konsultan PJU mengacu pada Keppres 80/2003 apabila anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN/D.

Semua pekerjaan konsultan pada dasarnya dilakukan dengan seleksi umum yang ketentuannya mengacu pada Keppres 80/2003 dan revisi-revisinya. Secara umum dilakukan dengan tahap prakualifikasi baru tahap seleksi. Syarat minimal tahap prakualifikasi adalah minimal terdapat 5 (lima) perusahaan konsultan yang lolos daftar pendek (prakualifikasi). Apabila kurang dari 5 (lima), maka proses seleksi/prakulaifikasi diulang. Bila diulang, masih kurang dari syarat minimal, proses mengacu pada pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsung. Setelah proses prakualifikasi dan sanggahan selesai, tahap berikutnya adalah mengundang/mengumumkan nama-nama perusahaan yang masuk daftar pendek untuk diundang mengambil dokumen seleksi.

Tahap pemasukan dokumen, peserta seleksi harus memenuhi dan mematuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam dokumen, berita acara aanwijzing dan addendum yang telah disyahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Peserta mengambil dokumen seleksi, berhak mengikuti aanwijzing, dan memasukkan dokumen seleksi sesuai dengan metode yang dipakai--apakah 2 (dua) sampul 1 (satu) tahap atau 2 (dua) sampul 2 (dua) tahap.

Setelah dilakukan proses evaluasi administrasi dan teknis (sampul 1) dan yang lolos diundang mengikuti pembukaan Penawaran Harga (sampul 2), peserta dengan urutan teknis terbaik dengan harga terendah, ditetapkan sebagai pemenang (SPPJK). Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dikerjakan sesuai paket yang dikehendaki dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat) setelah penandatanganan kontrak.


PEKERJAAN KONSULTANSI MASTERPLAN, INVENTARISASI, DED, DAN STUDI KELAIKAN PJU KOTA/KABUPATEN

Pekerjaan KONSULTAN PJU Kota/Kabupaten diawali dengan Survey PJU eksisting. Survey dapat dilakukan dengan metode konvensional maupun metode GPS. Metode konvensional adalah survey dilakukan dengan cara menghitung (count) dan menggambar situasi (drawing) dengan cara cepat yang sering disebut dengan metode survey quick-count drawing survey. Metode ini menggunakan peralatan survey seperti counter, bolpen 4 warna, kertas survey untuk menggambar situasi PJU eksisting, meter dorong/speedo meter motor/mobil (dengan catatan odometer motor/mobil harus masih bagus), kompas, dan foto digital.

Metode GPS adalah survey PJU eksisting yang menggunakan GPS device untuk mencatat data PJU dari lapangan sesuai dengan titik koordinat GPS. Data input survey GPS dapat menghasilkan dua macam data, yaitu Waypoint dan Track. Titik Waypoint merupakan titik koordinat yang diisi dengan data-data yang diingikan sementara Track merupakan data yang digunakan untuk mewakili Panjang Lintasan Jalan yang terdapat titik-titik lampu PJU.

Apa saja yang diinput/disurvey dalam kedua metode konvensional, adalah antara lain: Nomor Urut, ID Jalan/Desa, ID Kecamatan, ID UPJ, Nomor Pelanggan (bila ada), Trafo dan ID Trafo, APP dan ID APP, Start Awal, Start Akhir (bila memakai speedo meter) untuk mengetahui panjang jalan, ukur lebar jalan, JENIS LAMPU: Pijar (GLS), LHE (CFL), TL, SwaBalas (ML), Mer, Sod, Lampu X, Daya Lampu, Status Lampu (Abonemen ditulis A atau Meterisasi ditulis M), Jenis Armatur/Luminer, Jenis Kabel Eksisting (bila sudah ada), Panjang Bibir Jalan ke Titik Tiang, Jenis Tiang, Jaringan Listrik, dan Landmark (untuk membantu mengingat orientasi wilayah).

Metode GPS yang disurvey adalah antara lain: Metode Survey GPS#1 Survey GPS dengan Menginput dari fasilitas/peralatan GPS dan Metode Survey GPS#2 mengklik GPS (Otomatis mencatat titik GPS sesuai nomor urut) sementara kondisi PJU eksisting ditulis di dalam kertas/buku survey. Daftar isian survey metode GPS#1 adalah antara lain informasi/data yang berupa Jenis dan Daya Lampu, Jenis Luminer, Posisi Tiang (Kanan/Kiri dari Surveyor), Nomor Trafo, Nomor APP, dan Nama Jalan. Metode Survey GPS#1 ini memiliki kelebihan, pencatatan informasi/data lapangan tidak memerlukan peralatan survey lain yang berupa buku dan bolpen. Karena semua data diinput dengan GPS Device. Kelemahannya adalah space text yang disediakan oleh Default GPS Device terbatas, kurang lebih 12 digit. Sehingga untuk mengisi banyak informasi tidak mampu menampung banyak. Metode Survey GPS#2 adalah penggabungan antara survey GPS dan Konvensional. Surveyor dilengkapi selain Peralatan GPS juga buku dan bolpen surye.

Surveyor depan (pengemudi) bertugas selain menyopiri atau mengemudi kendaraan, ia juga memencet (mengklik) titik koordinat setiap menemui obyek survey dengan menyebutkan nomor urutan titik koordinat keras-keras kepada surveyor yang diboncengi. Tugas surveyor yang dibelakang, mencatat semua data survey yang nomor urutannya ditulis sesuai yang diucapkan oleh Pengemudi dengan keras tadi. Data informasi ditulis dengan pengkodean yang telah disepakati bersama. Data-data yang harus ditulis adalah Jenis Tiang, Jenis Jaringan, Jenis Lampu, Daya Lampu, Status Lampu (Abonemen ditulis A dan Meterisasi ditulis M), Panjang Kerb (bibir jalan ke titik tiang), Jenis Luminer, Kondisi Luminer, Identitas Trafo, Identitas Panel APP/PHB (bila telah dimeterisasi). Setelah sampai kantor, antara pengemudi dan pembonceng saling mencocokkan data survey yang dicatat di Excel. Pencatatan diurutkan sesuai nomor urut dan titik koordinat (waypoint) serta data-datanya ke datasheet.

Datasheet excel ini telah disiapkan sedemikian rupa sehingga mewakili database PJU yang sewaktu-waktu disortir atau difilter dapat menampilkan data yang diinginkan dengan cepat dan tepat. Datasheet tentang data hasil survey PJU ini disalin (copy-paste) ke software pengolah GPX. Dengan software pengolah GPX ini, data diakses dengan software GPS yang bisa menampilkan tata letak PJU eksisting sesuai titik koordinat. Bila file PJU eksisting telah disimpan dalam format GPS, maka dapat diakses dengan aplikasi seperti Map Info dan Google Earth. Dengan software GPS yang merupakan aplikasi ikutan dari pabrik GPS Device, dibuat juga Track. Track ini dipakai untuk dasar menggambar jalan dan jaringan instalasi listrik eksisting. Perpaduan waypoint yang berisi data-data PJU eksisting dan Track ini diexport ke file DXF agar dapat dibuka di aplikasi AutoCAD. Dengan AutoCAD, file DXF diedit sedemikian rupa sehingga menjadi Gambar Layout PJU eksisting se-Kabupaten/Kota dan Gambar Shop Drawing (Gambar Rencana).

Catatan: dalam survey PJU eksisting diperlukan GPS Device, Software GPS, Software GPX, Excel, Komputer/Laptop, Kabel Data USB, dan AutoCAD. Sumber referensi: katalog lampu PJU dan komponen, IEC 115 1995, Keppres 89/2002 tentang Tarif Dasar Listrik untuk PJU, dan lain-lain.


ANALISIS DATA LAPANGAN

Perencaan dilakukan sesuai permasalahan yang muncul. Permasalahan PJU yang sering muncul dan dihadapi Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain: 1. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mengalami titik impas bahkan defisit untuk membayar Rekening Penerangan Jalan (RPJ); 2. Komposisi lampu boros energi yang memiliki daya besar yang sering dipasang di perkampungan dan perumahan masih menggunakan tarif Abonemen yang sangat menguras PPJ; 3. Jenis lampu yang banyak dipasang adalah lampu merkuri swabalast berdaya besar (> 125 W) yang dipasang dengan armatur Caping yang termasuk lampu boros energi dikarenakan lampu ini merupakan lampu favorit warga; 4. Dikarenakan hampir sebagian besar PJU di perkampungan dan perumahan (jalan lokal dan lingkungan, bahkan di jalan kolektor dan arteri) masih belum ada meteran (Panel APP) maka belum ada jaringan PJU tersendiri yang terpisah dari jaringan PLN; 5. Pemasangan instalasi PJU masih ala kadarnya (ada yang dipasang di pohon, tembok, tiang kayu, dan menggantung) yang mengganggu pemandangan dan mengancam keselamatan; dan 6. Dengan belum dimeterisasi, maka transparansi, kemudahan melacak hubung sambung antara data lapangan dengan administrasi (database), dan efisiensi belum bisa dioptimalkan.


Metode Perencanaan yang digunakan setelah menemukan bobot permasalahan di atas adalah antara lain:


Analisis terhadap PJU Eksisting:

1. Komparasi Daya dan Pembayaran RPJ Lampu PJU hasil survey terhadap Daya Rekening PJU dari PLN yang tertera di Rekening Pembayaran RPJ Listrik Bulanan.

2. Menghitung jumlah titik lampu per desa, kecamatan, UPJ, dan total se-Kabupaten/Kota berdasarkan jenis lampu, status lampu (abonemen atau meterisasi), dan sebagainya.

3. Membandingkan lampu boros energi dan hemat energi dari status lampu (abonemen dan meterisasi).

4. Menghitung tingkat pelayanan PJU terhadap panjang jalan.


Analisis Perencanaan PJU

Untuk memecahkan permasalahan PJU yang pelik dan kompleks di suatu Kabupaten/Kota sesuai hasil survey, diperlukan Perencaan yang Komprehensif dan Tuntas. Strategi pencapaian pembangunan PJU harus menekankan capaian Efisiensi, Optimal, dan Revitalisasi. Dengan tiga strategi utama ini, Pembangunan PJU dapat dicapai dengan Strategi REHABILITASI, OPTIMALISASI, DAN EFISIENSI PJU SE-KABUPATEN/KOTA.

REHABILITASI memiliki pengertian membangun PJU baru di Jalan Arteri dan Kolektor. Lampu hasil bongkaran dari Jalan Arteri dan Kolektor disortir yang masih bagus dipakai lagi (direkondisi/bispak) dan dipasang di Jalan Lokal (Relokasi). Dengan demikian, Rehabilitasi mengandung upaya Pembangunan PJU baru di Jalan Utama, Rekondisi, dan Relokasi PJU hasil bongkaran dari Jalan Utama ke Jalan Non-Utama. Menata dan mengganti PJU boros energi dengan PJU baru yang hemat energi di perumahan, jalan lingkungan, gang, dan perumahan.

OPTIMALISASI adalah strategi pembangunan PJU dengan memaksimalkan capaian pencahayaan sesuai dengan fungsi jalan (klas jalan), mengelola database PJU, dan merevitalisasi APP PJU yang telah ada guna memaksimalkan capaian pembangunan semaksimal mungkin dengan anggaran yang rasional.

EFISIENSI adalah pencapaian target penghematan energi dan pembayaran RPJ yang maksimal dengan melalui upaya memeterisasi semua lampu abonemen, mengganti lampu boros energi tanpa harus mengurangi tingkat terang, meratakan lampu ke seluruh pelosok dengan menata dan mengurangi jumlah lampu yang berlebihan, menurunkan daya besar dengan daya memadai, meredupkan lampu, dan mengemas mutasi data sampai berhasil (tuntas).

Strategi ini memerlukan pendekatan sistemik dan terintegrasi sehingga apabila dilaksanakan secara terpisah dan berkala, akan menyebabkan kegagalan pencapaian efisiensi. Dengan demikian, sebenarnya pembangunan PJU dengan metode Rehabilitasi, Optimalisasi, dan Efisiensi ini membutuhkan anggaran yang besar. Padahal, biasanya pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup besar untuk mengadakan pembangunan secara sistemik dan terintegrasi ini.

Bila melibatkan pihak ketiga untuk ikut andil dalam pembangunan PJU sistemik dan terintagrasi ini terkendala oleh Payung Hukum. Dengan dibutuhkannya anggaran yang sangat besar, maka skema pembangunan dengan anggaran PAD (skema Keppres 80/2003 saja sering tidak cukup). Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk memecahkan masalah Payung Hukum ini dalam membangun PJU hingga saat ini masih belum menemukan kepastian hukum. Karena bila digunakan dengan model investasi pihak ketiga belum ada Payung Hukum yang pasti yang mengatur tentang Investasi di infrastruktur PJU. Bila digunakan dengan model pemanfaatan aset daerah yang dikonversi dengan capaian efisiensi PJU setelah dibangun oleh pihak ketiga pun, belum ada. Sehingga permasalahan PJU masih berlarut-larut hingga saat ini. Upaya yang bisa dilakukan adalah pembangunan PJU yang tambal sulam atau pun bila sudah memiliki DED dan Masterplan PJU se-Kabupaten/Kota pun pelaksanaan fisik pembangunannya terhambat oleh tersendatnya anggaran yang berlanjut dan terus menerus.

To be continued....

2 komentar:

  1. B
    Said

    gravatar

    BRAVO ..... PARIJE .....

    7 Januari 2010 06.22
  2. gravatar

    Bagus Mas, informasinya sangat membantu..

    8 Juni 2013 06.39

Poskan Komentar